Selasa, 07 Juni 2011

NII MERUPAKAN ANCAMAN KEDAULATAN NKRI


Oleh : Bung Erwin Hulu

Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama berkaitan dengan gerakan reformasi,serta perubahan Undang-Undang termasuk amandemen UUD 1945 serta TAP MPR NO.XVIIJ/MPR/1998, yang menetapkan mengembalikan kedudukan pancasila pada kedudukan semula, sebagai dasar filsafat negara. Hal ini menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam,akibatnya akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi krisis ideologi.
Oleh karena itu agar kalangan intelektual terutama mahasiswa sebagai calon pengganti pemimpin bangsa di masa mendatang memahami makna serta kedudukan pancasila yang sebenarnya maka harus dilakukan suatu kajian yang bersifat ilmiah.
Saat ini empat pilar bangsa yakni UUD 1945, PANCASILA, NKRI dan BHINNEKA TUNGGAL IKA sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan di mana kesaktian pancasila di uji untuk kesekian kalinya.  NII (Negara Islam Indonesia) mengklaim bahwa Pancasila sebagai Ideologi bangsa sudah tidak mampu lagi digunakan sebagai dasar Negara sesuai dengan kemajuan global saat ini. Sementara kalau kita analisis Pancasila sebagai Ideologi bangsa sudah sangat strategis di dalam mengatur dan menyatukan bangsa ini dimana masyarakatnya begitu plural.
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada di masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50. Dalam perkembangannya, NII (Negara Islam Indonesia)  menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.
Pengikut komunitas Negara Islam Indonesia (NII) memiliki cara sendiri untuk menunaikan ibadah haji. Dalam Islam, mereka yang menunaikan ibadah haji akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah di Arab Saudi. Tapi bagi NII, untuk naik haji cukup ke Indramayu, ke Pondok Pesantren Al Zaytun. "Ibadah Haji dalam NII itu adalah perkumpulan NII dari seluruh Indonesia.
Ideologi Negara Islam Indonesia (NII) harus dilawan. NII itu sejarah gelap dari bangsa, tidak bisa dibiarkan. Untuk melawan paham NII, bukanlah dengan cara kekerasan, melainkan dengan soft-power. Salah satunya, menggunakan pendidikan melalui pembangunan karakter.
Dengan pembangunan karakter itu, diharapkan dapat mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak baik. Dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dibangun karakternya, kecintaan terhadap bangsa, rasa hormat terhadap orang tua, itu yang sudah hilang sekarang, Keterlibatan semua komponen masyarakat untuk melawan radikalisme dan ideologi NII menjadi sangat penting
Namun sangat disayangkan sekali ketika masalah ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, seperti statement dari Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, Negara Islam Indonesia (NII) bukan ancaman karena belum menghimpun kekuatan perlawanan secara masif untuk mengganti (bentuk) negara! Di sisi lain, hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian dari UIN Syarif Hidayatullah di bawah pimpinan Prof. Bambang Pranowo, 49% pelajar SMP-SMA setuju aksi radikal berlabel agama, dan menyatakan Pancasila sudah tidak relevan! Aksi-aksi kekerasan Komando Jihad yang digerakkan NII pada 1976, pelakunya banyak direkrut dari kalangan pelajar. Masalahnya, kalau konsolidasi ideologi NII berjalan, warga yang setuju radikalisme berlabel agama dan menganggap Pancasila tak lagi relevan menjadi lebih luas, sekali bangkit menjadi gerakan masif, apa tidak kewalahan pemerintah mengatasinya ketika mereka menjadi pemberontak?
Soal terorisme dan radikalisme itu terjadi, lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam berbagai bidang yang dirasakan masyarakat. Bahwa ada masyarakat yang menjadi terorisme setelah masuk NII, itu soal lain. Secara umum penganut agama Islam di Indonesia tidak menyukai kekerasan atau radikalisme. Pancasila tidak dipersoalkan umat Islam, makanya di Indonesia ini antara ulama dan umaro (pemimpin pemerintah) bisa bersatu. Persoalannya, bagaimana pemerintah benar-benar mengamalkan Pancasila itu secara murni dan konsekwen.
NII tetap berbahaya dan ssangat berbahaya  karena bisa mengganggu keamanan, tapi ideologi NII tidak laku lagi untuk menumbangkan Pancasila. Gampangnya, kemiskinan yang terjadi saat ini lebih berbahaya ketimbang ideologi NII.  Dulu, sebelum meninggal dan reformasi belum bergulir, mantan Menhankam Jenderal Abdul Haris Nasution bilang komunis tidak laku lagi, ketika itu banyak juga yang kontra. Kalau Menko Polhukam Djoko Suyanto sekarang mengatakan NII bukan ancaman, masuk akal juga, Jadi, yang lebih berbahaya adalah kemiskinan, pengangguran, busung lapar, petani susah beli pupuk, nelayan tak punya modal mau berlayar. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan tak ada tempat bagi paham negara Islam di Tanah Air. Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai ideologi Bangsa sudah final. Apalagi jika faham NII dipaksakan dengan menggunakan cara kekerasan.
Para peletak dasar negara baik dari ulama dan negarawan serta organisasi Islam khususnya sepakat Indonesia bukan negara Islam. Bahkan tak ada satu partai politik pun termasuk parpol Islam yang hendak menggeser ideologi negara, Pancasila. Termasuk mengubahnya ke dalam ideologi Islam. Saya  menilai sebagai sebuah idealisme, pasang surut terjadi setiap saat. Idealisme negara Islam tidak mungkin hilang seratus persen. Sebagai sebuah bahaya laten NII akan tetap eksis. Bahkan menggalang kekuatan hingga menjadi akumulasi gerakan yang susah dibendung. Disinilah letak dan fungsi intelijen negara. Badan Intelelijen Negara dituntut mampu mendeteksi sejak dini keberadaan dan sepak terjang ideologi tersebut.
"Intelijen harus kuat lagi dapat cium secara dini setiap gerakan yang membahayakan negara," Namun, menurut saya, membendung arus radikalisme dan ideologi kini menjadi kewajiban semua elemen bangsa Indonesia terutama Mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Sehingga dengan demikian bumi Indonesia terhindar dari faham, ideologi dan jaringan yang membahayakan itu. "Cegah sekuat tenaga dari masuknya faham NII, karena telah keluar dari faham Islam yang benar,"
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, gerakan radikalisasi bermotifkan agama dan ideologi yang saat ini merebak mengancam karakter dan perilaku rakyat, termasuk generasi muda. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, gerakan ini mengancam mengubah karakter bangsa Indonesia yang toleran serta cinta kerukunan dan ketenteraman. Gerakan ini juga mengancam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden pun meminta masyarakat Indonesia dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menanggulanginya. "Kita tidak boleh apatis, pasif membiarkan gerakan ini begitu saja. Mari kita ambil tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masyarakat kita, bangsa kita, dan masa depan Indonesia,"
Presiden sendiri telah menegaskan bahwa NII adalah ancaman bagi bangsa namun realita yang terjadi semakin marak kasus penculikan kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Disini kita melihat bahwa masih belum ada keseriusan dari pihak yang bertanggungjawab dan berwenang untuk menghentikan ajaran radikalisme ini. Mungkinkah paham NII ini merupakan “by desain” dari pemerintah itu sendiri karena merupakan kelompok mayoritas? Kita hanya mengharapkan agar NII segera di bumi hanguskan dari Republik ini agar tidak menjadi pemicu SARA dan yang memecah kerukunan umat beragama. Mengenai Pancasila yang sudah tidak relevan seperti yang diklaim oleh NII saya pikir itu adalah hal yang sudah tidak rasional. Menurut saya Pancaila sudah sempurna untuk menakhodai bangsa ini tinggal yang menjadi permasalahannya adalah para pengambil kebijakan tidak mampu bekerja sesuai dengan ajaran Pancasila itu sendiri terutama dalam hal mewujudkan cita-cita Proklamasi.
Kita yang berada di kepulauan Nias ini bukan tidak mungkin akan mendapat tantangan dan dampak dari radikalisme ideologi NII bisa saja penyebarannya sudah mulai dilakukan oleh karena itu, sangat diharapkan peranan dari segenap elemen masyarakat Nias untuk melakukan langkah-langkah antisipatif baik di sekolah-sekolah maupun dikampus-kampus yang ada dinias ini. Pemuda sebagai sebagai penerus bangsa iniharus lebih mendalami dan memahami arti Pancasila itu sendiri yang sudah mulai pudar didalam prinsip hidup pemuda. Karena alangkah naifnya bangsa ini ketika pemudanya sendiri tidak memahami dan tidak mampu mengimplementasikan ideologi bangsanya sendiri yakni Pancasila 01 JUNI 1945.
 Penulis Ketua DPC GMNI Gunungsitoli-Nias


EmoticonEmoticon